Tag: Sistem Regulasi

  • Obesitas Regulasi dan Biaya Kepatuhan yang Ditanggung Pelaku Usaha

    Obesitas Regulasi dan Biaya Kepatuhan yang Ditanggung Pelaku Usaha

    Bagi pelaku usaha, peraturan bukan sekadar teks hukum. Peraturan adalah biaya: biaya mengurus izin, biaya menyusun dokumen, biaya menyewa konsultan, dan biaya menunggu. Ketika peraturan terus bertambah dan saling bertumpuk, biaya itu ikut naik, sementara kepastian hukum yang dijanjikan tidak ikut bertambah.

    Keadaan itu disebut obesitas regulasi. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah saling menumpuk dan tidak jarang bertentangan. Dalam perizinan, tata ruang, dan investasi, pelaku usaha sering harus memenuhi dua aturan yang tidak sejalan, lalu menanggung risiko mana pun yang dipilihnya.

    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Obesitas regulasi karena itu adalah persoalan keadilan. Setiap peraturan yang tidak perlu adalah beban yang pada akhirnya ditanggung rakyat dan dunia usaha, dan yang paling berat memikulnya adalah usaha kecil yang tidak punya bagian hukum sendiri.

    Buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum menawarkan cara beralih dari menumpuk regulasi menuju mutu regulasi. Tawarannya berupa pengendalian siklus hidup regulasi: uji kebutuhan sebelum aturan ditulis, pembacaan beban regulasi dengan lensa keadilan finansial, penataan rantai delegasi agar aturan pelaksana tidak berlapis, kelembagaan pengelola regulasi, dan digitalisasi sistem regulasi nasional.

    Negara lain sudah menempuh jalan itu. Inggris, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan negara-negara OECD mengendalikan beban regulasi dengan ukuran yang dapat diperiksa, termasuk menghitung biaya kepatuhan yang dibebankan setiap aturan baru kepada pelaku usaha.

    Bagi perancang peraturan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pendekatan ini menuntut satu kebiasaan baru: menghitung dulu beban yang akan ditanggung pelaku usaha sebelum aturan diterbitkan. Bagi pelaku usaha, pendekatan ini adalah dasar untuk menuntut agar kepatuhan tidak lebih mahal dari usahanya sendiri.

    Iklim usaha yang sehat tidak dibangun dengan lebih banyak aturan, melainkan dengan aturan yang benar-benar dibutuhkan, tertata, dan dapat dipahami.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).