Tag: Disparitas Pemidanaan

  • Konsistensi Putusan Pidana sebagai Kepastian bagi Semua

    Konsistensi Putusan Pidana sebagai Kepastian bagi Semua

    Kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan dalam perizinan dan kontrak. Dalam hukum pidana, kepastian berarti perkara yang serupa diputus serupa, dan perbedaan yang ada punya alasan yang jelas. Tanpa itu, dua perkara dengan pasal dan perbuatan yang sebanding dapat berujung pada pidana yang terpaut bertahun-tahun.

    Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan. Itu kemajuan. Namun pedoman tersebut baru menyebut apa yang harus ditimbang, belum menjelaskan berapa dan bagaimana. Di ruang kosong itu, disparitas putusan terus terjadi.

    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Tidak semua perbedaan putusan keliru. Perkara yang keadaannya memang berbeda wajar diputus berbeda. Yang menjadi persoalan adalah perbedaan tanpa dasar, atau yang dasarnya tidak dijelaskan. Memisahkan keduanya membutuhkan ukuran yang dapat diperiksa siapa pun.

    Buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim merumuskan ukuran itu dalam uji empat lapis: dasar pembeda, kadar pembeda, alasan, dan keberlakuan umum. Uji ini diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia dan dibandingkan dengan Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat serta Sentencing Council di Inggris dan Wales, lalu dirangkum menjadi model pemidanaan Indonesia beserta usulan rumusan norma dan peta jalan pembaruannya.

    Konsistensi putusan pidana juga penting bagi dunia usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana denda, dan uang pengganti kini menjadi bagian dari risiko usaha. Pelaku usaha berhak tahu bahwa pelanggaran yang sama akan ditanggapi dengan ukuran yang sama, di mana pun perkaranya disidangkan.

    Bagi hakim, jaksa, dan advokat, uji empat lapis adalah alat kerja. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bagian pedoman pemidanaan yang masih harus dilengkapi.

    Konsistensi bukan ancaman bagi kebebasan hakim. Ia adalah syarat agar kebebasan itu dipercaya oleh semua pihak yang berhadapan dengan hukum.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).