Tag: Buku

  • Biaya Sebuah Kursi: Mengapa Dunia Usaha Berkepentingan pada Pengisian Jabatan yang Bersih

    Biaya Sebuah Kursi: Mengapa Dunia Usaha Berkepentingan pada Pengisian Jabatan yang Bersih

    Pelaku usaha jarang menganggap pengisian jabatan di pemerintahan sebagai urusannya. Padahal, hampir setiap keputusan yang menentukan nasib usaha, dari izin hingga pengadaan, berada di tangan pejabat. Buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., menjelaskan mengapa cara seorang pejabat memperoleh kursinya patut menjadi perhatian dunia usaha.

    Buku ini memandang jabatan publik sebagai amanah yang dititipkan rakyat, bukan milik orang yang mendudukinya dan bukan pula milik pihak yang mengangkatnya. Karena tidak pernah dimiliki, jabatan tidak dapat diperjualbelikan. Ketika sebuah jabatan diperoleh dengan membayar, ia berubah menjadi investasi, dan setiap investasi menuntut pengembalian.

    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas
    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas terbitan Penerbit Trivelia.

    Di titik itulah dunia usaha ikut membayar. Pejabat yang harus mengembalikan modal cenderung mencari rente dari kewenangannya. Layanan yang semestinya pasti menjadi dapat ditawar, dan keputusan yang semestinya didasarkan pada aturan menjadi bergantung pada kedekatan. Pelaku usaha yang jujur menanggung biaya tambahan, sedangkan pelaku usaha yang bersedia membayar memperoleh keunggulan yang tidak berasal dari mutu produknya.

    Usaha kecil paling merasakan akibatnya. Mereka tidak mempunyai cadangan untuk menanggung ketidakpastian, dan tidak mempunyai akses untuk membangun kedekatan. Pasar yang seharusnya memberi ganjaran kepada yang efisien berubah menjadi pasar yang memberi ganjaran kepada yang dekat dengan kekuasaan.

    Pembaruan yang ditawarkan buku ini, berupa pengisian jabatan berdasarkan kecakapan, pengawasan yang independen, dan penekanan biaya politik, karenanya bukan hanya agenda pemerintahan. Bagi dunia usaha, pejabat yang memperoleh kursinya karena layak adalah bentuk kepastian yang paling dasar. Birokrasi yang bersih pada hulunya menghasilkan iklim usaha yang sehat pada hilirnya.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Jabatan yang Dibeli, Ekonomi yang Membayar: Integritas Negara sebagai Fondasi Usaha

    Jabatan yang Dibeli, Ekonomi yang Membayar: Integritas Negara sebagai Fondasi Usaha

    Dunia usaha kerap memandang etika penyelenggara negara sebagai urusan politik semata. Buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., menunjukkan bahwa keduanya bertaut erat. Mutu penyelenggaraan negara menentukan apakah ekonomi tumbuh di atas kepastian atau di atas kedekatan.

    Pembahasan tentang korupsi, politik uang, dan komersialisasi jabatan publik menggambarkan sebuah lingkaran. Jabatan yang diperoleh dengan biaya tinggi mendorong pemegangnya mencari pengembalian, dan pengembalian itu pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat. Buku ini memakai perumpamaan dari adat: pusaka yang digadaikan. Wewenang publik adalah titipan, sehingga memperjualbelikannya berarti menggadaikan milik bersama.

    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam terbitan Penerbit Trivelia.

    Angka yang dirujuk memberi gambaran tentang lingkungan tempat usaha berjalan. Indeks Persepsi Korupsi 2025 mencatat skor 34 dengan peringkat 109 dari 182 negara, dan Survei Penilaian Integritas 2025 berada pada 72,32 dengan kategori rentan. Rasio Gini Maret 2026 tercatat 0,368. Ketimpangan dibaca bukan hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai tanda bahwa hasil pembangunan belum terbagi sebagaimana dicita-citakan.

    Sisi konstitusional perekonomian mendapat tempat tersendiri. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 memberi empat tolok ukur untuk frasa itu, yaitu kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan manfaat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun. Buku ini juga membahas ekonomi kerakyatan serta pajak yang dimaknai sebagai wujud gotong royong.

    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam.

    Agenda pembaruan yang ditawarkan buku ini bertumpu pada tiga hal: pengisian jabatan publik berdasarkan kecakapan dan integritas, kekuasaan yang dijalankan sebagai amanah, serta keadilan sosial yang dipahami sebagai kewajiban konstitusional negara. Ketiganya dirangkai sebagai jalan untuk mengangkat kembali batang yang terendam, yaitu nilai-nilai dasar yang sejak awal disepakati sebagai pijakan bernegara.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Kepercayaan Klien dan Integritas Profesi: Pelajaran Penting bagi Dunia Usaha

    Kepercayaan Klien dan Integritas Profesi: Pelajaran Penting bagi Dunia Usaha

    Dunia usaha bergantung pada kepastian hukum. Kontrak yang dibuat harus dapat diandalkan, sengketa harus diselesaikan secara adil, dan nasihat hukum yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua itu bertumpu pada satu hal yang kerap luput disadari: mutu dan integritas para pengemban profesi hukum.

    Persoalan tersebut dibahas dalam buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. Buku ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap hukum tidak lahir dari banyaknya aturan, melainkan dari orang-orang yang menjalankannya.

    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia
    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Bagi pelaku usaha, gagasan ini memiliki makna praktis. Advokat, notaris, konsultan hukum, kurator, mediator, dan arbiter merupakan mitra penting dalam setiap keputusan bisnis. Ketika profesi-profesi tersebut bekerja secara independen, profesional, dan berintegritas, dunia usaha memperoleh kepastian. Sebaliknya, ketika salah satu nilai itu goyah, risiko hukum dan kerugian bisnis pun meningkat.

    Buku tersebut merumuskan bahwa independensi, profesionalisme, dan integritas merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Keahlian tanpa independensi mudah tunduk pada tekanan, sementara niat baik tanpa kecakapan kerap tidak cukup melindungi kepentingan klien. Rumusan ini dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam memilih dan menilai mitra hukumnya.

    Buku ini juga menyinggung perubahan cara kerja hukum di era digital dan kecerdasan buatan. Teknologi memang membuka efisiensi baru dalam layanan hukum, tetapi tanggung jawab dan pertimbangan etis tetap berada di tangan manusia. Bagi dunia usaha, hal ini menjadi pengingat bahwa kecepatan layanan tidak boleh mengorbankan ketelitian dan integritas.

    Membangun iklim usaha yang sehat tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga ekosistem profesi hukum yang dapat dipercaya. Di situlah integritas profesi menjadi modal bersama, bukan hanya bagi kalangan hukum, tetapi juga bagi seluruh pelaku ekonomi.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Obesitas Regulasi dan Biaya Kepatuhan yang Ditanggung Pelaku Usaha

    Obesitas Regulasi dan Biaya Kepatuhan yang Ditanggung Pelaku Usaha

    Bagi pelaku usaha, peraturan bukan sekadar teks hukum. Peraturan adalah biaya: biaya mengurus izin, biaya menyusun dokumen, biaya menyewa konsultan, dan biaya menunggu. Ketika peraturan terus bertambah dan saling bertumpuk, biaya itu ikut naik, sementara kepastian hukum yang dijanjikan tidak ikut bertambah.

    Keadaan itu disebut obesitas regulasi. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah saling menumpuk dan tidak jarang bertentangan. Dalam perizinan, tata ruang, dan investasi, pelaku usaha sering harus memenuhi dua aturan yang tidak sejalan, lalu menanggung risiko mana pun yang dipilihnya.

    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Obesitas regulasi karena itu adalah persoalan keadilan. Setiap peraturan yang tidak perlu adalah beban yang pada akhirnya ditanggung rakyat dan dunia usaha, dan yang paling berat memikulnya adalah usaha kecil yang tidak punya bagian hukum sendiri.

    Buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum menawarkan cara beralih dari menumpuk regulasi menuju mutu regulasi. Tawarannya berupa pengendalian siklus hidup regulasi: uji kebutuhan sebelum aturan ditulis, pembacaan beban regulasi dengan lensa keadilan finansial, penataan rantai delegasi agar aturan pelaksana tidak berlapis, kelembagaan pengelola regulasi, dan digitalisasi sistem regulasi nasional.

    Negara lain sudah menempuh jalan itu. Inggris, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan negara-negara OECD mengendalikan beban regulasi dengan ukuran yang dapat diperiksa, termasuk menghitung biaya kepatuhan yang dibebankan setiap aturan baru kepada pelaku usaha.

    Bagi perancang peraturan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pendekatan ini menuntut satu kebiasaan baru: menghitung dulu beban yang akan ditanggung pelaku usaha sebelum aturan diterbitkan. Bagi pelaku usaha, pendekatan ini adalah dasar untuk menuntut agar kepatuhan tidak lebih mahal dari usahanya sendiri.

    Iklim usaha yang sehat tidak dibangun dengan lebih banyak aturan, melainkan dengan aturan yang benar-benar dibutuhkan, tertata, dan dapat dipahami.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Konsistensi Putusan Pidana sebagai Kepastian bagi Semua

    Konsistensi Putusan Pidana sebagai Kepastian bagi Semua

    Kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan dalam perizinan dan kontrak. Dalam hukum pidana, kepastian berarti perkara yang serupa diputus serupa, dan perbedaan yang ada punya alasan yang jelas. Tanpa itu, dua perkara dengan pasal dan perbuatan yang sebanding dapat berujung pada pidana yang terpaut bertahun-tahun.

    Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan. Itu kemajuan. Namun pedoman tersebut baru menyebut apa yang harus ditimbang, belum menjelaskan berapa dan bagaimana. Di ruang kosong itu, disparitas putusan terus terjadi.

    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Tidak semua perbedaan putusan keliru. Perkara yang keadaannya memang berbeda wajar diputus berbeda. Yang menjadi persoalan adalah perbedaan tanpa dasar, atau yang dasarnya tidak dijelaskan. Memisahkan keduanya membutuhkan ukuran yang dapat diperiksa siapa pun.

    Buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim merumuskan ukuran itu dalam uji empat lapis: dasar pembeda, kadar pembeda, alasan, dan keberlakuan umum. Uji ini diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia dan dibandingkan dengan Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat serta Sentencing Council di Inggris dan Wales, lalu dirangkum menjadi model pemidanaan Indonesia beserta usulan rumusan norma dan peta jalan pembaruannya.

    Konsistensi putusan pidana juga penting bagi dunia usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana denda, dan uang pengganti kini menjadi bagian dari risiko usaha. Pelaku usaha berhak tahu bahwa pelanggaran yang sama akan ditanggapi dengan ukuran yang sama, di mana pun perkaranya disidangkan.

    Bagi hakim, jaksa, dan advokat, uji empat lapis adalah alat kerja. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bagian pedoman pemidanaan yang masih harus dilengkapi.

    Konsistensi bukan ancaman bagi kebebasan hakim. Ia adalah syarat agar kebebasan itu dipercaya oleh semua pihak yang berhadapan dengan hukum.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Risiko Hukum dalam Usaha Bukan Lagi Urusan Belakangan

    Risiko Hukum dalam Usaha Bukan Lagi Urusan Belakangan

    Menjalankan usaha hari ini bukan hanya soal laba. Kontrak elektronik, data pelanggan, investasi lintas batas, dan tuntutan keberlanjutan membawa risiko hukum yang dulu hanya dihadapi perusahaan besar. Kini usaha menengah, bahkan usaha kecil yang berjualan daring, menghadapi risiko yang sama. Memahaminya sejak awal bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan.

    Dalam ekosistem digital dan perdagangan internasional, hukum bisnis bergeser dari mengatur bentuk badan usaha dan dokumen menuju mengatur fungsi dan risiko. Pelaku usaha diminta menilai risiko, menyusun dokumentasi, dan membuktikan kepatuhannya. Masalahnya, banyak kewajiban itu lahir tanpa kejelasan kepada siapa dipertanggungjawabkan dan apa akibatnya bila diabaikan.

    Sampul tiga buku Seri Hukum Bisnis karya Novel Suhendri terbitan Penerbit Trivelia
    Tiga buku Seri Hukum Bisnis terbitan Penerbit Trivelia.

    Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi fondasi penciptaan nilai, bukan hanya pembatas. Usaha yang kepatuhannya dapat dibuktikan lebih mudah memperoleh kepercayaan mitra, pembiayaan, dan pasar. Untuk itu dibutuhkan praktisi hukum yang membangun layanan secara profesional, inovatif, dan adaptif, bukan sekadar hadir ketika sengketa sudah terjadi.

    Tuntutan keberlanjutan menambah lapisan baru. Tata kelola korporasi, hak pemangku kepentingan, dan instrumen hukum untuk bisnis yang bertanggung jawab tidak lagi selesai dengan menganggarkan dan melaporkan program sosial. Keberlanjutan adalah kewajiban mencegah kerugian bagi pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sejak keputusan usaha diambil.

    Ketiga lapisan itu dibahas dalam seri buku Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan. Benang merahnya adalah pertanggungjawaban: setiap kewajiban harus punya penanggung jawab, pengawas, dan akibat hukum yang jelas.

    Bagi pelaku usaha, pelajaran praktisnya sederhana. Risiko hukum yang dipahami sejak awal jauh lebih murah daripada sengketa yang datang belakangan. Kepatuhan yang terencana adalah bagian dari strategi usaha, bukan beban tambahan.

    Usaha yang tangguh bukan yang paling berani mengambil risiko, melainkan yang paling tahu risiko mana yang sedang ditanggungnya.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam tiga buku seri hukum bisnis karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.: Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Mutu dan Kehormatan Profesi Advokat di Tengah Tenggat 2028

    Mutu dan Kehormatan Profesi Advokat di Tengah Tenggat 2028

    Dunia usaha bergantung pada jasa hukum: untuk menyusun kontrak, mengurus perizinan, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kepatuhan. Karena itu, mutu dan kehormatan profesi advokat bukan hanya urusan internal profesi. Ia adalah urusan setiap pelaku usaha yang mempercayakan kepentingannya kepada seorang advokat.

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tanggal 17 Juni 2026 menyatakan Undang-Undang Advokat inkonstitusional bersyarat dan memberi tenggat dua tahun untuk perbaikannya. Putusan itu membuka kesempatan untuk menata ulang profesi yang selama dua dasawarsa terjebak dalam satu perdebatan: organisasi tunggal atau majemuk.

    Novel Suhendri bersama buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia
    Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.

    Perdebatan itu kini sudah ditutup. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana menjamin standar yang sama ketika organisasinya banyak. Selama ujian, pengawasan, dan penegakan etik berada di tangan masing-masing organisasi, advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi dapat kembali beracara dengan kartu organisasi lain. Bagi klien, itu berarti tidak ada jaminan bahwa advokat yang dipilihnya tunduk pada standar yang sama.

    Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan menawarkan desain untuk menjawabnya: organisasi advokat tetap banyak, sedangkan ujian profesi, pengawasan, dan penegakan kode etik disatukan secara nasional melalui Dewan Advokat Nasional, satu Komisi Pengawas Advokat, dan Dewan Kehormatan Advokat di tingkat provinsi dan nasional. Semua advokat tercatat dalam satu Register Advokat Nasional.

    Desain itu dibangun dari sejarah profesi advokat di dunia dan di Indonesia serta perbandingan dengan Belanda, Brasil, Spanyol, dan Filipina, lalu diturunkan sampai usulan rumusan pasal untuk undang-undang advokat yang baru.

    Bagi pelaku usaha, satu register nasional dan satu standar etik berarti kepastian: status dan rekam jejak seorang advokat dapat diperiksa, dan sanksi yang dijatuhkan tidak dapat dihindari dengan berpindah organisasi.

    Organisasi boleh banyak, tetapi standar dan kehormatan profesi harus satu. Kepercayaan dunia usaha kepada profesi advokat bergantung pada prinsip itu.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).