Site icon TriNusantara Bisnis

Konstitusi dan Utang Antargenerasi: Siapa yang Menanggung Keputusan Hari Ini?

Dalam setiap keputusan besar negara, ada satu pihak yang hampir tidak pernah hadir di ruang perundingan, yaitu generasi yang belum lahir. Mereka tidak ikut memilih, tidak ikut berdebat, dan tidak dapat menolak. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari keputusan yang kita ambil hari ini, termasuk utang, beban fiskal, dan kerusakan yang diwariskan.

Pertanyaan ini jarang muncul dalam perdebatan amendemen konstitusi. Diskusi biasanya berpusat pada kewenangan lembaga dan mekanisme pemilihan. Padahal, konstitusi bukan hanya mengatur pembagian kekuasaan hari ini. Ia juga menentukan seberapa jauh generasi sekarang boleh membebani generasi mendatang.

Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terbitan Penerbit Trivelia.

Buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 mengangkat persoalan ini sebagai lapis terakhir dari Uji Kebutuhan Konstitusional, yaitu dampak antargenerasi dan keadilan finansial. Setiap usul perubahan diminta menjawab siapa yang menanggung biayanya, kapan, dan apakah beban itu adil bagi mereka yang belum bisa bersuara.

Gagasan ini berakar pada pemikiran filsafat keadilan bahwa setiap generasi memikul kewajiban terhadap generasi berikutnya. Tidak ada generasi yang memiliki generasi sesudahnya. Generasi hari ini boleh menata, memperbaiki, dan membangun, tetapi tidak berhak menghabiskan atau menggadaikan masa depan dengan membebankan utang, kerusakan, dan habisnya kekayaan alam kepada mereka yang tidak ikut memutuskan.

Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

Memasukkan pertimbangan keadilan antargenerasi ke dalam cara kita menilai perubahan konstitusi adalah langkah maju. Pertimbangan itu memaksa kita melihat lebih jauh dari siklus lima tahunan dan bertanya apa yang sebenarnya kita wariskan.

Konstitusi yang baik bukan milik satu pemerintahan atau satu generasi. Ia adalah kesepakatan yang mengikat generasi hari ini sekaligus generasi yang belum lahir.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

Exit mobile version